Produksi Budidaya Ikan Pesisr Selatan Perlu Bibit Unggul

PESSEL, - Guna meningkatkan hasil produksi budi daya ikan di Kabupaten Pesisir Selatan, bibit unggul atau indukan berkualitas sangat penting bagi pembudidaya. Sehingga, melalui bibit unggul itu capaian produksi diharapkan dapat meningkat.

Asisten II Bidang Ekonomi Kesejahteraan Rakyat Yozki Wandri menyampaikan selama ini kendala utama tidak prospeknya usaha perikanan budidaya adalah akibat bibit yang tidak bagus, karena berasal dari indukan yang berkualitas rendah.

Baca juga: Damang Markus Tuwan: Perdamaian Ini Adalah Bagian Dari Hukum Adat Dayak

“Nah, ini persoalan yang harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Indukan itu tentu akan melahirkan bibit yang buruk, ” ujar Yozki saat kunjungan kerja Komite II DPD-RI di Painan, kemarin.

Kunjungan dihadiri Wakil Ketua I Komite II DPD RI Abdullah Puteh, Wakil Ketua II Bustami Zainudin, Muhammad Gazali, Dharma Setiawan, Denty Eka Widi Pratiwi dan anggota Komite II DPD RI lainnya.

Baca juga: 'Banjir' Apresiasi Warga ke Kapolri yang Komitmen Lestarikan Budaya Indonesia Lewat Wayang Kulit

Direktur Perbenihan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nono Hartanto, Koordinator Bidang Keasdepan Pangan dan Pupuk Kementerian BUMN Sutrisno dan Direktur PT Perikanan Indonesia Fajar Widisasono.

Selain itu juga hadir Sekda Kabupaten Pesisir Selatan, Mawardi Roska, Asisten II Yozki Wandri, Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Firdaus, Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Mimi Riarty Zainul dan Kepala Bagian Humas Vorzil.

Baca juga: Ketua LKAAM Sumatera Barat Tegas! Tidak Akan Tarik Ucapannya Terkait Yaqut Haram Injak Ranah Minang

Yozki melanjutkan minimnya ketersediaan bibit yang berkualitas kini memunculkan persepsi usaha perikanan budi daya tidak layak, karena hasil yang didapat tak sesuai dengan modal dan waktu yang habis hingga masa panen.

Karena itu butuh pengawasan dan sanksi tegas dari pemerintah pusat terhadap UPR yang masih menggunakan indukan yang tidak berkualitas, bahkan indukan yang dipakai untuk pembenihan sudah lebih dari delapan generasi.

Baca juga: HUT Pertama IKLA Riau Rumah Gadang Saiyo Dihadiri Hampir Seribu Perantau Luhak Agam

“Sehingga bibit yang dihasilkan kerdil. Seharusnya mereka ketika ditunjuk sebagai UPR mampu menyediakan indukan yang berkualitas, sehingga bibit yang mereka produksi pun bagus, ” tuturnya.

Sementara Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Firdaus menyampaikan selain perisoalan burukhya kualitas indukan yang dipakai UPR ketersediaan benih pun menjadi persoalan tersendiri bagi pebudidaya.

Baca juga: Promosikan Ketahanan Pangan Berbasis Kearifan Lokal, UPTD Taman Budaya Sumbar Gelar Pasar Seni di Payakumbuh

Kebutuhan benih di Pesisir Selatan lebih kuramg sekitar 213 juta ekor per tahun, dengan luasan lahan budi daya perikanan mencapai 1.750 Hektare, tersebar yang 15 kecamatan.

“Sedangkan yang mampu diproduksi balai benih ikan hanya 200 ribu saja. Tentu angka ini sangat timpang sekali. Kami berharap ada solusi dari pemerintah pusat, ” tuturnya.

Pada kesempatan itu Direktur Pembenihan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nono Hartanto mengakui kualitas indukan bibit yang dihasilkan UPR hingga kini masih menjadi salah satu persoalan pelik.

Sebagai antisipasi Kement KKP telah mensertifikasi seluruh UPR yang ada agar bisa memberikan panduan pada petani budi daya perikanan ketika hendak membeli bibit yang berkualitas.

“Karena itu kami minta petani budi daya menanyakan sertifikasi UPR itu terlebih dahulu sebelum membeli bibit. Jangan sampai nanti beli bibit abal-abal, ” jelasnya.

Baca juga: Mengenal Kosakata Tunjuk dalam Bahasa Minangkabau, Ada ‘Iko’, ‘Sinan’ hingga ‘Nin

Minimnya ketersediaan bibit unggul di balai benih saat ini adalah karena ada larangan kementerian memberikan bantuan bibit unggul ke balai benih seperti diatur Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda.

Padahal ia mengakui Unit Pelaksana Teknis Kement KKP banyak bibit indukan unggul, namun bisa diberikan pada balai benih yang ada di daerah. Solusinya saat ini adalah UPR boleh mengajukan bantuan indukan unggul ke kementerian.

“Namun dengan catatan harus dengan kelompok. Untuk wilayah Sumatera Barat, kini bisa minta ke Jambi, ” tuturnya. (**)